BCYBERBCYBERBCYBER

07 Juli, 2017

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO
Oleh: Paul SinlaEloE

Pahlawan devisa merupakan julukan yang diberikan kepada buruh migran oleh rezim orde baru. Orang yang pertama kali menjuluki buruh migran dengan sebutan pahlawan devisa adalah Laksamana Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada masa Kabinet Pembangunan IV, Rezim Orde Baru, periode 1983/1988 (M. Irsyadul Ibad, dkk, 2015:17).

Pada saat itu, Sudomo "Sangat Sukses" mengendalikan dan mengontrol kehidupan perburuhan yang penuh dinamika politik. “Mantra” yang dipergunakan untuk memotivasi setip warga Negara Indonesia untuk menjadi buruh migran adalah pahlawan devisa.

Padahal motivasi/tujuan utama dari pemerintahan orde baru terkait dengan penempatan buruh migran ke luar negeri adalah untuk mendapatkan devisa, memperkecil gejala sosial yang mungkin muncul akibat adanya pengangguran (bagian dari proses tertib politik Orde Baru). Instrumen yang dipergunakan adalah Kepmenaker No. 408/Men/1984, Tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia.

Untuk melanggengkan kewajiban pegiriman uang hasil kerja, rezim Orde Baru menyiapkan instrumen represif yang dikenakan kepada Buruh Migran Indonesia (BMI) agar tidak mengungkapkan kondisi kerja yang buruk. Dalam Kepmenaker No. 420/Tahun 1985, ditegaskan bahwa setiap BMI yang menghadapi masalah dalam masa kerjanya dilarang berbicara dengan pihak eksternal, terutama media massa.

Menurut M. Irsyadul Ibad, dkk, (2015:18), kehendak yang lebih kuat agar Indonesia secara sistematik meningkatkan perolehan remitansi dari pengiriman buruh migran ke luar negeri, datang juga dari lembaga keuangan internasional (IMF) melalui paket-paket kondisionalitas yang mengikat Indonesia dalam Letter Of Intent IMF yang ditanda tangani pada Februari 1988.

Pada saat sekarang, program penempatan TKI ke luar negeri di legitimasi dengan UU No. 39 Tahun 2004. Substansinyapun masih belum berpihak pada pekerja migran karena hanya menjadi alat pemacu kucuran remitansi dari keringat pekerja migran dan belun menjadi payung perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, seakan semakin menjauh dari harapan, padahal Indonesia telah memiliki UU No.6 Tahun 2012.

Sistem penempatan Buruh Migran ke luar negeri yang diberlakukan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 2004, telah merentankan pekerja migran menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses penempatan calon pekerja migran, sekilas memang berbeda dengan TPPO. Tetapi pada praktiknya, TPPO banyak dialami pekerja migran. Bahkan, TPPO seakan telah menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri karena maraknya buruh migran yang menjadi korban TPPO.

Terkait dengan TPPO, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Namun, kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal-Pasal tindak pidananya, terutama yang terkait dengan TPPO untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia.

Rumusan Pasal 2 UUTPPO, hanya memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan TPPO dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia saja. Itu berarti, setiap orang yang melakukan TPPO untuk tujuan mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak bisa dipidana karena dianggap telah melanggar Pasal 2 UUPTPPO.

Dalam penjelasan dari Pasal 2 UUTPPO pun, hanya menjelaskan bahwa Pasal ini merupakan delik formil atau dapat dipidana hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya, materi pokok yang diatur dalam Pasal 2 UUTPPO ini memeiliki kontradiksi dengan bagian penjelasannya. Konsekwensinya, dalam penegakan hukum terjadi multi tafsir yang ujung-ujungnya merugikan pekerja migran yang menjadi korban TPPO.

Pengaturan TPPO dengan tujuan eksploitasi luar wilayah Negara Republik Indonesia, selain terdapat pada Pasal 2, diatur juga dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6. Pasal 3 UUPTPPO pada intinya melarang atau memberikan sanksi pada “setiap orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk tidak dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain...”. Dalam penjelasan dari Pasal 3 UUPTPPO, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara tujuan atau transit.

Kata “memasukan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPPO, menunjukan bahwa Warga Negara Asing lah yang dilindungi dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya, pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia ataupun di luar negeri, pelakunya tidak bisa dijerat dengan Pasal ini.

UUTPPO juga melarang “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia...” (Pasal 4 UUPTPPO). Konstiruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 UUPTPPO penekannya pada pada unsur proses yakni “membawa”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 4 UUPTPPO hanya disebutkan “cukup jelas”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), istilah membawa dimaknai sama dengan mengangkut, mengirim atau memindahkan. Artinya, Pasal 4 UUPTPPO dikonstruksi untuk menjerat pelaku TPPO yang melakukan proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Terkait dengan TPPO terhadap anak, Pasal 6 UUPTPPO mengamantkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”. 

Kalimat “dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UUPTPPO, menunjukan bahwa semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 UUPTPPO, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dapat dikenakan Pasal ini.

Kalau dicermati secara kritis, Pasal 6 UUPTPPO di desain untuk difokuskan hanya pada delik materil, bukan delik formil, sehingga pencegahan terjadinya eksploitasi anak terkesan diabaikan. Bahkan, Pasal 6 UUPTPPO ini didesain dengan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dilindungi.

Konsekwensinya, perbuatan mengirim anak keluar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakan hukum dengan mempergunakan Pasal 6 UUPTPPO. Karena, Pasal 6 UUPTPPO ini hanya dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun sudah menimbulkan akibat, yakni anak tereksploitasi. 

Berpijak pada keseluruhan argument diatas, maka UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban pahlawan devisa migran dan/atau calon pekerja migran. UUTPPO pada dasarnya hanya dapat mencegah, menindak atau menghukum pelaku TPPO, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik.


----------------------------------------
Keteranagan:
1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
2. Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, pada tanggal 06 Juli 2017








01 Juli, 2017

PEOPLE SMUGGLING & TRAFFICKING


PEOPLE SMUGGLING dan TRAFFICKING
Oleh. Paul SinlaEloE


Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran dengan harapan mendapatkan gaji yang besar adalah pilihan rasional dari mereka yang terabaikan oleh Negara dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tetap “dipaksa” untuk ikut memajukan kesejahteraan umum.

Pilihan menjadi pekerja migran, dapat juga dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Alasannya, sistem ketenagakerjaan di dalam negeri masih dililit dengan berbagai persoalan, sehingga kewajiban negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi terabaiakan. Realita ini sangat bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Mengatasi persoalan ketenagakerjaan, butuh keseriusan dari penyelenggara Negara. Salah satu strategi yang dipergunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memenuhi hak rakyat atas pekerjaan adalah menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Pada tataran implementasi, program ini telah sukses menjadikan pekerja migran berkontribusi secara siginifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri dan Negara dimana pekerja migran ditempatkan. Di sisi yang lain, program penempatan TKI ke luar negeri, berdampak juga pada maraknya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia/TPPM (People Smuggling) dan merajalelanya persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (Trafficking in Person).

Dalam rangka memberantas TPPM dan TPPO yang sudah semakin marak dan merajalela, maka dalam tulisan ini akan diuraikan secara hukum kedua tindak pidana tersebut, dengan menitik beratkan pada TPPM. Tulisan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama tentang perbedaan anatara TPPM dan TPPO.

Persoalan penyelundupan manusia telah menjadi perhatian dunia dan disepakati untuk menjadi isu bersama di level internasonal yang harus diperangi oleh semua Negara. Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000, Indonesia yang turut menandatangani instrumen hukum internasional, yakni: “Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, baru  merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan UU No 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Penyelundupan Manusia dalam Pasal 1 angka 32 UU Keimigrasian, dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sanksi bagi setiap orang yang melakukan TPPM diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi pidana yang sama, akan dikenakan/diterapkan juga bagi setiap orang yang terbukti dalam percobaan melakukan TPPM (Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian).

Dari sisi hukum, TPPM sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, memiliki kemiripan unsur, baik itu dari aspek pelaku, proses, cara maupun tujuan dengan TPPO yang terdapat dalam Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Untuk membedakan kedua tindak kejahatan ini, bukanlah hal mudah bagi mereka yang tidak pernah mendalami ilmu hukum.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, dan penyelenggara Negara (pejabat imigrasi dan pejabat lainnya). Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi aktivitas pemindahan seseorang, membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang (secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam TPPM, pelaksanaannya tidak menggunakan kekerasan atau paksaan karena orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk  melintasi batas suatu Negara. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam menyelundupkan orang, yaitu mendapatkan keuntungan berupa financial ketika tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal terwujud. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPM adalah di Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Pada TPPO, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 UUPTPPO adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemiripan kedua tindak pidana ini, bisa juga diketahui dengan membandingkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO. Unsur TPPO dalam Pasal 3 UUPTPPO adalah: a. memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia; b. dengan maksud untuk dieksploitasi; c. di wilayah Negara Republik Indonesia; d. atau dieksploitasi di Negara lain. Pasal 4 UUTPPO memiliki unsur, sebagai berikut: a. membawa warga Negara Indonesia; b. ke luar wilayah Negara Republik Indonesia; c. dengan maksud untuk dieksploitasi; d. di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO, hanya terdapat pada unsur cara dan unsur tujuannya. TPPM bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku TPPM bukan dari perbuatan yang ekploitatif melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup. Sedangakn, pada TPPO tujuannya adalah melakukan eksploitasi. Artinya, keuntungan didapatkan oleh pelaku TPPO adalah dari hasil eksploitasi atas korban.

Pelaku TPPM dalam melakukan penyelundupan manusia, tidak menggunakan cara kekerasan atau paksaan. Dalam TPPM, orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk melintasi batas suatu Negara. Kalaupun ada kekerasan dalam TPPM, itupun karena ada pihak yang melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Sedangkan untuk TPPO, cara yang digunakan antara lain: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan penjeratan utang.

Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan dan kemiripan antara TPPM dengan TPPO, sangat urgen untuk segera dibentuk Undang-Undangan yang khusus mengatur tentang pemberantasan TPPM. Hal ini menjadi penting karena walaupun TPPM sudah semakin merajalela dengan berbagai modusnya, namun pemberantasan TPPM di Indonesia hanya diatur dalam bebarapa pasal dalam UU Keimigrasian.


----------------------------------------------
KETERANGAN:
1.    Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam, http://www.zonalinenews.com/2017/06/people-smuggling-dan-trafficking/, pada tanggal 30 Juni 2017
2.    Aktivis PIAR NTT

TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi