BCYBERBCYBERBCYBER

07 Juli, 2017

PAHLAWAN DEVISA DALAM PUSARAN TPPO

PAHLAWAN DEVISA DALAM PUSARAN TPPO
Oleh: Paul SinlaEloE


Pahlawan devisa merupakan julukan yang diberikan kepada buruh migran oleh rezim orde baru. Orang yang pertama kali menjuluki buruh migrant dengan sebutan pahlawan devisa adalah Laksamana Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada masa Kabinet Pembangunan IV, Rezim Orde Baru, periode 1983/1988 (M. IrsyadulIbad, dkk, 2015:17).

Pada saat itu, Sudomo "Sangat Sukses" mengendalikan dan mengontrol kehidupan perburuhan yang penuh dinamika politik. “Mantra” yang dipergunakan untuk memotivasi setip warga Negara Indonesia untuk menjadi buruh migrant adalah pahlawan devisa. Padahal motivasi/tujuan utama dari pemerintahan Orde Baru terkait dengan penempatan buruh migrant keluar negeri adalah untuk mendapatkan devisa, memperkecil gejala sosial yang mungkin muncul akibat adanya pengangguran (bagian dari proses tertib politik OrdeBaru). Instumen yang dipergunakan adalah Kepmenaker No. 408/Men/1984, Tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia.

Demi melanggengkan kewajiban pegiriman uang hasil kerja, rezim Orde Baru menyiapkan instrument represif yang dikenakan kepada Buruh Migran Indonesia agar tidak mengungkapkan kondisi kerja yang buruk. Dalam Kepmenaker No. 420/Tahun 1985, ditegaskan bahwa setiap BMI yang menghadapi masalah dalam masakerjanya dilarang berbicara dengan pihak eksternal, terutama media massa.

Menurut M. IrsyadulIbad, dkk, (2015:18), kehendak yang lebih kuat agar Indonesia secara sistematik meningkatkan perolehan remitansi dari pengiriman buruh migrant ke luar negeri, dating juga dari lembaga keuangan internasional (IMF) melalui paket-paket kondisionalitas yang mengikat Indonesia dalam Letter Of Intent IMF yang ditandatangani pada Februari 1988.

Pada saat sekarang, program penempatan TKI ke luar negeri di legitimasi dengan UU No. 39 Tahun 2004. Substansinya pun masih belum berpihak pada pekerja migrant karena hanya menjadi alat pemacu kucuran remitansi dari keringat pekerja migrant dan belum menjadi paying perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya, seakan semakin menjauh dari harapan, padahal Indonesia telah memiliki UU No.6 Tahun 2012.

Sistem penempatan Buruh Migran keluar negeri yang diberlakukan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 2004, telah merentankan pekerja migrant menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses penempatan calon pekerja migran,  sekilas memang berbeda dengan TPPO. Tetapi pada praktiknya, TPPO banyak dialami pekerja migran. Bahkan, TPPO seakan telah menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri karena maraknya buruh migran yang menjadi korban TPPO.

Untuk pemberantasan TPPO, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Namun, kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal-Pasal tindak pidananya, terutama yang terkait dengan TPPO untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah RI.

Rumusan Pasal 2 UUTPPO, hanya memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan TPPO dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia saja. Itu berarti, setiap orang yang melakukan TPPO untuk tujuan mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak bisa dipidana karena dianggap telah melanggar Pasal 2 UUPTPPO.

Pengaturan TPPO dengan tujuan eksploitasi luar wilayah Negara Republik Indonesia,  diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, danPasal 6. Pasal 3 UUPTPPO pada intinya melarang atau memberikan sanksi pada “setiap orang untuk memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain...”.Dalam penjelasan dari Pasal 3 UUPTPPO, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara tujuan atau transit.

Kata “memasukan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPPO, menunjukan bahwa Warga Negara Asinglah yang dilindungi dengan maksud untuk tidak dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya, pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia atau pun di luar negeri, pelakunya tidak bisa dijerat dengan Pasal ini.

UUTPPO juga melarang “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia...” (Pasal 4 UUPTPPO). Konstiruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 UUPTPPO penekannya pada unsur proses yakni “membawa”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 4 UUPTPPO hanya disebutkan “cukup jelas”. Artinya, Pasal 4 UUPTPPO dikonstruksi untuk menjerat pelaku TPPO yang melakukan proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Terkait dengan TPPO terhadap anak, Pasal 6 UUPTPPO mempidanakan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”. Kalimat “dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UUPTPPO menunjukan bahwa semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 UUPTPPO, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, dapat dikenakan Pasa lini.

Kalau di cermati secara kritis, Pasal 6 UUPTPPO di desain untuk difokuskan hanya pada delikmateril, bukan delik formil, sehingga pencegahan terjadinya eksploitasi anak terkesan diabaikan. Bahkan, Pasal 6 UUPTPPO ini di desain dengan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harusdilindungi.

Konsekwensinya, perbuatan mengirim anak ke luar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakanhukum. Karena, Pasal 6 UUPTPPO ini hanya dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, sudah menimbulkan akibat tereksploitasi terhadap anak. Dengan kata lain, untuk melakukan penegakan hokum berdasarkan Pasal 6 UUPTPPO, harus menunggu anak yang dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi, tereksploitasi di luar negeri dari rangkaian perbuatan pengiriman anak keluar negeri.

Berpijak pada keseluruhan argument diatas, maka bisa ditarik suatu titik simpul bahwa UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku TPPO tidak dapat dipidana karena melakukan eksploitasi pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Karena Indonesia telah memiliki banyak produk hukum yang bias dipergunakan untuk menindak atau menghukum pelaku TPPO, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik.



----------------------------------------
Keteranagan:
1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
2. Tulisan ini pernah dipublikasikan dengan judul: "Pahlawan Devisa dan TPPO", dalam Harian Umum Victory News, pada tanggal 06 Juli 2017








TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi