BCYBERBCYBERBCYBER

07 Juli, 2017

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO
Oleh: Paul SinlaEloE

Pahlawan deviasa merupakan julukan yang diberikan kepada buruh migran oleh rezim orde baru. Orang yang pertama kali menjuluki buruh migran dengan sebutan pahlawan devisa adalah Laksamana Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada masa Kabinet Pembangunan IV, Rezim Orde Baru, periode 1983/1988 (M. Irsyadul Ibad, dkk, 2015:17).

Pada saat itu, Sudomo "Sangat Sukses" mengendalikan dan mengontrol kehidupan perburuhan yang penuh dinamika politik. “Mantra” yang dipergunakan untuk memotivasi setip warga Negara Indonesia untuk menjadi buruh migran adalah pahlawan devisa.

Padahal motivasi/tujuan utama dari pemerintahan orde baru terkait dengan penempatan buruh migran ke luar negeri adalah untuk mendapatkan devisa, memperkecil gejala sosial yang mungkin muncul akibat adanya pengangguran (bagian dari proses tertib politik Orde Baru). Instrumen yang dipergunakan adalah Kepmenaker No. 408/Men/1984, Tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia.

Untuk melanggengkan kewajiban pegiriman uang hasil kerja, rezim Orde Baru menyiapkan instrumen represif yang dikenakan kepada Buruh Migran Indonesia (BMI) agar tidak mengungkapkan kondisi kerja yang buruk. Dalam Kepmenaker No. 420/Tahun 1985, ditegaskan bahwa setiap BMI yang menghadapi masalah dalam masa kerjanya dilarang berbicara dengan pihak eksternal, terutama media massa.

Menurut M. Irsyadul Ibad, dkk, (2015:18), kehendak yang lebih kuat agar Indonesia secara sistematik meningkatkan perolehan remitansi dari pengiriman buruh migran ke luar negeri, datang juga dari lembaga keuangan internasional (IMF) melalui paket-paket kondisionalitas yang mengikat Indonesia dalam Letter Of Intent IMF yang ditanda tangani pada Februari 1988.

Pada saat sekarang, program penempatan TKI ke luar negeri di legitimasi dengan UU No. 39 Tahun 2004. Substansinyapun masih belum berpihak pada pekerja migran karena hanya menjadi alat pemacu kucuran remitansi dari keringat pekerja migran dan belun menjadi payung perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, seakan semakin menjauh dari harapan, padahal Indonesia telah memiliki UU No.6 Tahun 2012.

Sistem penempatan Buruh Migran ke luar negeri yang diberlakukan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 2004, telah merentankan pekerja migran menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses penempatan calon pekerja migran, sekilas memang berbeda dengan TPPO. Tetapi pada praktiknya, TPPO banyak dialami pekerja migran. Bahkan, TPPO seakan telah menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri karena maraknya buruh migran yang menjadi korban TPPO.

Terkait dengan TPPO, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Namun, kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal-Pasal tindak pidananya, terutama yang terkait dengan TPPO untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia.

Rumusan Pasal 2 UUTPPO, hanya memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan TPPO dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia saja. Itu berarti, setiap orang yang melakukan TPPO untuk tujuan mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak bisa dipidana karena dianggap telah melanggar Pasal 2 UUPTPPO.

Dalam penjelasan dari Pasal 2 UUTPPO pun, hanya menjelaskan bahwa Pasal ini merupakan delik formil atau dapat dipidana hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya, materi pokok yang diatur dalam Pasal 2 UUTPPO ini memeiliki kontradiksi dengan bagian penjelasannya. Konsekwensinya, dalam penegakan hukum terjadi multi tafsir yang ujung-ujungnya merugikan pekerja migran yang menjadi korban TPPO.

Pengaturan TPPO dengan tujuan eksploitasi luar wilayah Negara Republik Indonesia, selain terdapat pada Pasal 2, diatur juga dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6. Pasal 3 UUPTPPO pada intinya melarang atau memberikan sanksi pada “setiap orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk tidak dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain...”. Dalam penjelasan dari Pasal 3 UUPTPPO, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara tujuan atau transit.

Kata “memasukan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPPO, menunjukan bahwa Warga Negara Asing lah yang dilindungi dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya, pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia ataupun di luar negeri, pelakunya tidak bisa dijerat dengan Pasal ini.

UUTPPO juga melarang “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia...” (Pasal 4 UUPTPPO). Konstiruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 UUPTPPO penekannya pada pada unsur proses yakni “membawa”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 4 UUPTPPO hanya disebutkan “cukup jelas”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), istilah membawa dimaknai sama dengan mengangkut, mengirim atau memindahkan. Artinya, Pasal 4 UUPTPPO dikonstruksi untuk menjerat pelaku TPPO yang melakukan proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Terkait dengan TPPO terhadap anak, Pasal 6 UUPTPPO mengamantkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”. 

Kalimat “dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UUPTPPO, menunjukan bahwa semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 UUPTPPO, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dapat dikenakan Pasal ini.

Kalau dicermati secara kritis, Pasal 6 UUPTPPO di desain untuk difokuskan hanya pada delik materil, bukan delik formil, sehingga pencegahan terjadinya eksploitasi anak terkesan diabaikan. Bahkan, Pasal 6 UUPTPPO ini didesain dengan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dilindungi.

Konsekwensinya, perbuatan mengirim anak keluar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakan hukum dengan mempergunakan Pasal 6 UUPTPPO. Karena, Pasal 6 UUPTPPO ini hanya dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun sudah menimbulkan akibat, yakni anak tereksploitasi. 

Berpijak pada keseluruhan argument diatas, maka UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban pahlawan devisa migran dan/atau calon pekerja migran. UUTPPO pada dasarnya hanya dapat mencegah, menindak atau menghukum pelaku TPPO, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik.


----------------------------------------
Keteranagan:
1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
2. Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, pada tanggal 06 Juli 2017








TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi