BCYBERBCYBERBCYBER

19 Agustus, 2017

PROSTITUSI DALAM KONTEKS TPPO

PROSTITUSI DALAM KONTEKS TPPO
Oleh. Paul SinlaEloE


Masih segar dalam ingatan publik, artis papan atas Indonesia NM dan PR pernah ditangkap akibat kasus prostitusi online di sebuah hotel berbintang dalam keadaan tanpa busana. NM dan PR ditangkap bersama dua mucikari berinisial F dan O. Terungkapnya kasus prostitusi online dikalangan artis ini karena kerja cerdas dari pihak kepolisian.

Menurut Kepala Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, Kombes Umar Fana, sebagaimana yang di publish oleh berbagai media (Cetak, Online dan Elektronik), bahwa anak buahnya sempat menyamar sebagai pelanggan jasa esek-esek kalangan artis hingga akhirnya dikirimkan foto NM. Setelah itu, ditransfer uang muka sebesar Rp. 10 juta dan disepakati bertemu untuk menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 21.00 WIB di hotel yang disepakati.

Dari penyelidikan diketahui bahwa NM mematok tarif sekali kencan sebesar Rp. 65 juta. Sedangkan tarif yang dipatok oleh PR sebesar Rp 50 juta untuk sekali kencan. Pihak kepolisian juga berkesimpulan bahwa NM dan PR adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). O dan F yang adalah mucikari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).

Pertanyaan yuridisnya adalah apakah tepat jika pihak kepolisan mempergunakan Pasal 2 UUPTPPO untuk penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagai korban TPPO?

Memaknai Pasal 2 UUPTPPO
Ada dua materi terkait TPPO yang diatur dalam Pasal 2 UUPTPPO. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO ditegaskan bahwa akan memidanakan setiap orang dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah, jika melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO, diatur bahwa sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO, juga berlaku dan dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa TPPO yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Terdapat 5 (lima) unsur yang terdapat dalam TPPO sebagaimana yang terdapat Pasal 2 UUPTPPO, yakni: Pertama, Unsur PELAKU yang adalah Orang Perseorangan, Korporasi, Kelompok Terorganisasi dan Penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara/Modus. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Prostitusi Sebagai TPPO
Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Di Indonesia, istilah prostitusi dipahami sama dengan istilah pelacuran yang secara umum, dimaknai sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagi suatu transaksi jual beli atau perdagangan. Prostitusi atau pelacuran merupakan cabang dari industri yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang. Dalam konteks yang lebih luas, pelacuran disejajaran dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Pelacuran dalam UUTPPO, dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi, pelacuran dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi, walaupun tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban (Pasal 1 angka 7 UUPTPPO). Namun, tidak semua tindak pelacuran/prostitusi masuk dalam kategori TPPO.

Pelacuran dapat dikategori sebagai TPPO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUTPPO, apabila kegiatan pelacuran tersebut pada prosesnya harus ada perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga seseorang dijadikan sebagai pelacur.

Terkait dengan Prostitusi online yang melibatkan O, F, NM dan PR, Harkristuti Harkrisnowo (2017), berpendapat bahwa tidaklah tepat jika prostitusi online dikalangan artis dikategorikan sebagai TPPO. Argumennya adalah Pertama, yang diperdagangkan dalam dalam prostitusi online adalah layanan seksual bukan orang. Kedua, perbedaannya dapat ditemukan dalam kehendak/niat (mens rea) dari orang yang terlibat prostitusi online dengan orang yang terlibat TPPO. Ketiga, dari unsur pelaku, TPPO pelakunya adalah human trafficker, sedangkan di dalam prostitusi, yang di belakang pelaku adalah broker, mucikari, germo atau perantara.

Menurut Umar Husain (2015), kasus prostitusi artis ini bukanlah TPPO tetapi lebih mengarah pada kerjasama bisnis. Sehingga penggunaan Pasal 2 UUTPPO untuk menjerat tersangka kasus prostitusi artis adalah tidak tepat. Sebab, fakta menunjukan bahwa dalam kasus yang melibatkan O, F, NM dan PR, inisiatif aktivitas "jual-beli" tersebut muncul dari pihak yang dianggap sebagai korban yang meminta tolong pihak ketiga agar dicarikan pasar.

KUHP Bisa Menjerat Mucikari
Jika dicermati konstruksi hukum yang dibangun oleh Pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagi korban, maka pihak kepolisian bisa mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak perlu mempergunakan UUTPPO. 

Dalam KUHP,  pelacuran diatur dalam Pasal 296 KUHP, bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Selain itu, pelacuran juga diatur dalam Pasal 506 KUHP mengancam bagi Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Selain kedua pasal ini, pengaturan terkait pelacuran tidak terdapat dalam KUHP. Artinya, orang yang melacurkan diri maupun pengguna/penikmat layanan dari pelacur bukan merupakan tindakan yang dapat dihukum dengan KUHP. Kalau dianalisa konstruksi hukum tentang pelacuran sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, maka para pembuat KUHP menghendaki kedua pasal ini hanya dipergunakan untuk menghukum orang yang kerjaannya menyediakan dan menarik keuntungan dari suatu layanan seksual.


---------------------------------------------
KETERANGAN:
  1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT.
  2. Tulisan ini merupakan hasil editing (Pengoreksian dan Penyempurnaan) dari makalah yang dipresentasikan dalam diskusi terbatas: “Memahami Prostitusi dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang dilaksanakan oleh Rumah Perempuan, di Kantor Rumah Perempuan, Kota Kupang, pada tanggal 11 Maret 2016.

07 Juli, 2017

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO

PAHLAWAN DEVISA dan TPPO
Oleh: Paul SinlaEloE


Pahlawan devisa merupakan julukan yang diberikan kepada buruh migran oleh rezim orde baru. Orang yang pertama kali menjuluki buruh migrant dengan sebutan pahlawan devisa adalah Laksamana Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada masa Kabinet Pembangunan IV, Rezim Orde Baru, periode 1983/1988 (M. IrsyadulIbad, dkk, 2015:17).

Pada saat itu, Sudomo "Sangat Sukses" mengendalikan dan mengontrol kehidupan perburuhan yang penuh dinamika politik. “Mantra” yang dipergunakan untuk memotivasi setip warga Negara Indonesia untuk menjadi buruh migrant adalah pahlawan devisa. Padahal motivasi/tujuan utama dari pemerintahan Orde Baru terkait dengan penempatan buruh migrant keluar negeri adalah untuk mendapatkan devisa, memperkecil gejala sosial yang mungkin muncul akibat adanya pengangguran (bagian dari proses tertib politik OrdeBaru). Instumen yang dipergunakan adalah Kepmenaker No. 408/Men/1984, Tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia.

Demi melanggengkan kewajiban pegiriman uang hasil kerja, rezim Orde Baru menyiapkan instrument represif yang dikenakan kepada Buruh Migran Indonesia agar tidak mengungkapkan kondisi kerja yang buruk. Dalam Kepmenaker No. 420/Tahun 1985, ditegaskan bahwa setiap BMI yang menghadapi masalah dalam masakerjanya dilarang berbicara dengan pihak eksternal, terutama media massa.

Menurut M. IrsyadulIbad, dkk, (2015:18), kehendak yang lebih kuat agar Indonesia secara sistematik meningkatkan perolehan remitansi dari pengiriman buruh migrant ke luar negeri, dating juga dari lembaga keuangan internasional (IMF) melalui paket-paket kondisionalitas yang mengikat Indonesia dalam Letter Of Intent IMF yang ditandatangani pada Februari 1988.

Pada saat sekarang, program penempatan TKI ke luar negeri di legitimasi dengan UU No. 39 Tahun 2004. Substansinya pun masih belum berpihak pada pekerja migrant karena hanya menjadi alat pemacu kucuran remitansi dari keringat pekerja migrant dan belum menjadi paying perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya, seakan semakin menjauh dari harapan, padahal Indonesia telah memiliki UU No.6 Tahun 2012.

Sistem penempatan Buruh Migran keluar negeri yang diberlakukan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 2004, telah merentankan pekerja migrant menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses penempatan calon pekerja migran,  sekilas memang berbeda dengan TPPO. Tetapi pada praktiknya, TPPO banyak dialami pekerja migran. Bahkan, TPPO seakan telah menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri karena maraknya buruh migran yang menjadi korban TPPO.

Untuk pemberantasan TPPO, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Namun, kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal-Pasal tindak pidananya, terutama yang terkait dengan TPPO untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah RI.

Rumusan Pasal 2 UUTPPO, hanya memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan TPPO dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia saja. Itu berarti, setiap orang yang melakukan TPPO untuk tujuan mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak bisa dipidana karena dianggap telah melanggar Pasal 2 UUPTPPO.

Dalam penjelasan dari Pasal 2 UUTPPO pun, hanya menjelaskan bahwa Pasal ini merupakan delik formil atau dapat dipidana hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya, materi pokok yang diatur dalam Pasal 2 UUTPPO ini memeiliki kontradiksi dengan bagian penjelasannya. Konsekwensinya, dalam penegakan hukum terjadi multi tafsir yang ujung-ujungnya merugikan pekerja migran yang menjadi korban TPPO.

Pengaturan TPPO dengan tujuan eksploitasi luar wilayah Negara Republik Indonesia, selain terdapat pada Pasal 2, diatur juga dalam Pasal 3, Pasal 4, danPasal 6. Pasal 3 UUPTPPO pada intinya melarang atau memberikan sanksi pada “setiap orang untuk memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain...”.Dalam penjelasan dari Pasal 3 UUPTPPO, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara tujuan atau transit.

Kata “memasukan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPPO, menunjukan bahwa Warga Negara Asinglah yang dilindungi dengan maksud untuk tidak dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya, pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia atau pun di luar negeri, pelakunya tidak bisa dijerat dengan Pasal ini.

UUTPPO juga melarang “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia...” (Pasal 4 UUPTPPO). Konstiruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 UUPTPPO penekannya pada unsur proses yakni “membawa”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 4 UUPTPPO hanya disebutkan “cukup jelas”. Artinya, Pasal 4 UUPTPPO dikonstruksi untuk menjerat pelaku TPPO yang melakukan proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Terkait dengan TPPO terhadap anak, Pasal 6 UUPTPPO mempidanakan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”. Kalimat “dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UUPTPPO menunjukan bahwa semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 UUPTPPO, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, dapat dikenakan Pasa lini.

Kalau di cermati secara kritis, Pasal 6 UUPTPPO di desain untuk difokuskan hanya pada delikmateril, bukan delik formil, sehingga pencegahan terjadinya eksploitasi anak terkesan diabaikan. Bahkan, Pasal 6 UUPTPPO ini di desain dengan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harusdilindungi.

Konsekwensinya, perbuatan mengirim anak ke luar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakanhukum. Karena, Pasal 6 UUPTPPO ini hanya dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, sudah menimbulkan akibat tereksploitasi terhadap anak. Dengan kata lain, untuk melakukan penegakan hokum berdasarkan Pasal 6 UUPTPPO, harus menunggu anak yang dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi, tereksploitasi di luar negeri dari rangkaian perbuatan pengiriman anak keluar negeri.

Berpijak pada keseluruhan argument diatas, maka bisa ditarik suatu titik simpul bahwa UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku TPPO tidak dapat dipidana karena melakukan eksploitasi pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Karena Indonesia telah memiliki banyak produk hukum yang bias dipergunakan untuk menindak atau menghukum pelaku TPPO, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik.



----------------------------------------
Keteranagan:
1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
2. Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, pada tanggal 06 Juli 2017








01 Juli, 2017

PEOPLE SMUGGLING & TRAFFICKING


PEOPLE SMUGGLING dan TRAFFICKING
Oleh. Paul SinlaEloE


Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran dengan harapan mendapatkan gaji yang besar adalah pilihan rasional dari mereka yang terabaikan oleh Negara dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tetap “dipaksa” untuk ikut memajukan kesejahteraan umum.

Pilihan menjadi pekerja migran, dapat juga dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Alasannya, sistem ketenagakerjaan di dalam negeri masih dililit dengan berbagai persoalan, sehingga kewajiban negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi terabaiakan. Realita ini sangat bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Mengatasi persoalan ketenagakerjaan, butuh keseriusan dari penyelenggara Negara. Salah satu strategi yang dipergunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memenuhi hak rakyat atas pekerjaan adalah menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Pada tataran implementasi, program ini telah sukses menjadikan pekerja migran berkontribusi secara siginifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri dan Negara dimana pekerja migran ditempatkan. Di sisi yang lain, program penempatan TKI ke luar negeri, berdampak juga pada maraknya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia/TPPM (People Smuggling) dan merajalelanya persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (Trafficking in Person).

Dalam rangka memberantas TPPM dan TPPO yang sudah semakin marak dan merajalela, maka dalam tulisan ini akan diuraikan secara hukum kedua tindak pidana tersebut, dengan menitik beratkan pada TPPM. Tulisan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama tentang perbedaan anatara TPPM dan TPPO.

Persoalan penyelundupan manusia telah menjadi perhatian dunia dan disepakati untuk menjadi isu bersama di level internasonal yang harus diperangi oleh semua Negara. Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000, Indonesia yang turut menandatangani instrumen hukum internasional, yakni: “Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, baru  merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan UU No 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Penyelundupan Manusia dalam Pasal 1 angka 32 UU Keimigrasian, dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sanksi bagi setiap orang yang melakukan TPPM diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi pidana yang sama, akan dikenakan/diterapkan juga bagi setiap orang yang terbukti dalam percobaan melakukan TPPM (Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian).

Dari sisi hukum, TPPM sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, memiliki kemiripan unsur, baik itu dari aspek pelaku, proses, cara maupun tujuan dengan TPPO yang terdapat dalam Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Untuk membedakan kedua tindak kejahatan ini, bukanlah hal mudah bagi mereka yang tidak pernah mendalami ilmu hukum.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, dan penyelenggara Negara (pejabat imigrasi dan pejabat lainnya). Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi aktivitas pemindahan seseorang, membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang (secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam TPPM, pelaksanaannya tidak menggunakan kekerasan atau paksaan karena orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk  melintasi batas suatu Negara. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam menyelundupkan orang, yaitu mendapatkan keuntungan berupa financial ketika tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal terwujud. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPM adalah di Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Pada TPPO, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 UUPTPPO adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemiripan kedua tindak pidana ini, bisa juga diketahui dengan membandingkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO. Unsur TPPO dalam Pasal 3 UUPTPPO adalah: a. memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia; b. dengan maksud untuk dieksploitasi; c. di wilayah Negara Republik Indonesia; d. atau dieksploitasi di Negara lain. Pasal 4 UUTPPO memiliki unsur, sebagai berikut: a. membawa warga Negara Indonesia; b. ke luar wilayah Negara Republik Indonesia; c. dengan maksud untuk dieksploitasi; d. di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO, hanya terdapat pada unsur cara dan unsur tujuannya. TPPM bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku TPPM bukan dari perbuatan yang ekploitatif melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup. Sedangakn, pada TPPO tujuannya adalah melakukan eksploitasi. Artinya, keuntungan didapatkan oleh pelaku TPPO adalah dari hasil eksploitasi atas korban.

Pelaku TPPM dalam melakukan penyelundupan manusia, tidak menggunakan cara kekerasan atau paksaan. Dalam TPPM, orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk melintasi batas suatu Negara. Kalaupun ada kekerasan dalam TPPM, itupun karena ada pihak yang melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Sedangkan untuk TPPO, cara yang digunakan antara lain: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan penjeratan utang.

Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan dan kemiripan antara TPPM dengan TPPO, sangat urgen untuk segera dibentuk Undang-Undangan yang khusus mengatur tentang pemberantasan TPPM. Hal ini menjadi penting karena walaupun TPPM sudah semakin merajalela dengan berbagai modusnya, namun pemberantasan TPPM di Indonesia hanya diatur dalam bebarapa pasal dalam UU Keimigrasian.


----------------------------------------------
KETERANGAN:
1.    Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam, http://www.zonalinenews.com/2017/06/people-smuggling-dan-trafficking/, pada tanggal 30 Juni 2017
2.    Aktivis PIAR NTT

03 Juni, 2017

MEMAHAMI LEGAL OPINION

MEMAHAMI LEGAL OPINION 1)
Oleh. Paul SinlaEloE 2)


CATATAN PENGANTAR
Legal Opinion merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), untuk memaknai dokumen tertulis yang dibuat oleh "Ahli Hukum" dalam rangka memberikan pandangan/pertimbangan/pendapat hukum atas fakta hukum, sehingga para pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), Legal Opinion disebut dengan istilah Legal Critics.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBUATAN LEGAL OPINION
1.    Legal Opinion dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia.
2.    Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.
3.    Legal Opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.
4.    Legal Opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap.
5.    Legal Opinion tidak mengikat bagi pihak yang menyusun Legal Opinion dan pihak yang meminta pendapat hukum.

 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LEGAL OPINION
1.    Identifikasi Fakta Hukum
a.    Identifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum.
b.    Fakta hukum menjadi dasar/obyek analisis kasus.

2.    Identifikasi Masalah Hukum (legal issue)
a.    Identifikasi seluruh permasalahan hukum.
b.    Permasalahan hukum diklasifikasi untuk memberikan fokus dan arah analisis hukum.
c.    Masalah atau isu hukum harus dirumuskan secara tepat.

3.    Uraikan Fakta-Fakta
a.      Uraian fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli dan/atau fotokopi dan/atau berdasarkan keterangan lisan dari pihak meminta pendapat hkum.
b.       Fakta-fakta harus disusun secara kronologis sehingga asal mula pokok permasalahan dan perkembangannya dapat dipahami.

4.    Inventarisasi Aturan sebagai Dasar Hukum Analisis
a.    Mengumpulkan aturan-aturan yang diterapkan untuk analisis dan pemecahan masalah hukum.
b.    Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan aturan yang berlaku atau aturan yang akan dipakai harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

5.    Melakukan Analisis Hukum
a.    Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi.
b.    Analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan.
c.    Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisis argumentasi yang paling kuat.

6.    Memberikan Pendapat hukum
a.    Pendapat hukum yang diberikan harus berdasarkan pada hukum Indonesia.
b.    Pendapat hukum yang diberikan harus terkait dengan pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada.
c.    Pendapat hukum yang diberikan harus menjelaskan juga tentang posisi hukum dari pihak yang meminta pendapat hukum.
d.    Pendapat hukum yang disampaiakan harus sistematis dan selalu terfokus pada permasalahan, serta tidak berbelit-belit.

7.    Memberikan Saran & Rekomendasi
a.    Rumuskan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan oleh dari pihak yang meminta pendapat hukum, sehingga dapat dipilih olehnya salah satu dari saran dan/atau solusi yang terbaik menurut pandangannya.
b.    Rumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan kasus kedepan.

CATATAN PENUTUP
Dalam menyusun suatu Legal Opinion ingatlah bahwa Ilmu hukum adalah ilmu sosial dimana selalu ada pendapat lain dalam suatu sudut pandang. Karenanya, penguasaan akan materi, teori dan regulasi merupakan hal yang utama disamping juga kemampuan dalam menafsirakan pasal demi pasal dari produk hukum.


DAFTAR BACAAN
1.  Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Penerbit Lebuk Agung, Bandung, 2011
2. Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (PLEIDOI), Penerbit Visimedia, Jakarta, 2009.
3.  M. Syamsudin, Mahir Menulis Legal Memorandum, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2015.
4. Paul SinlaEloE, Memahami Surat Dakwaan, Penerbit Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT), Kota Kupang, 2015.
5. Ritu R. Sharma, Pengantar Advokasi: Panduan Latihan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia & Tifa, Jakarta, 2004.


Keterangan: 


1) Tulisan ini merupakan hasil editing/ringkasan dari makalah berjudul "Legal Opinion & Teknis Pembuatannya" yang dibuat dan dipresentasikan oleh Paul SinlaEloE dalam Pelatihan paralegal dengan thema: ”Pemberdayaan Hukum Masyarakat Untuk Community Organizer”, yang dilaksanakan oleh Perkumpulan pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), di Hotel GreeNia, Kota Kupang, pada tanggal 26 Oktober 2015 – 29 Oktober 2015.
2) Aktivis PIAR NTT
TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi