BCYBERBCYBERBCYBER

22 November, 2017

PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TPPO

PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TPPO
Oleh Paul SinlaEloE




Permufakatan jahat atau conspiracy (Inggris) atau samenspanning (Belanda), merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang oleh UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO, dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam Pasal 11 UUPTPPO ditegaskan, bahwa: “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Hadirnya pasal terkait dengan permufakatan jahat dalam UUPTPPO merupakan perwujudan tekad dari pemgambil kebijakan untuk memberantas TPPO dengan mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO (Bandingkan dengan Pasal 56 UUPTPPO). Sebagai usaha dini dalam menghindari (preventif) agar TPPO itu benar-benar tidak terjadi, maka ketentuan tentang permufakatan jahat dalam UUPTPPO harus dimaknai sebagai upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO.

Upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO adalah penting karena TPPO merupakan kejahatan yang serius dan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Penjelasan Umum UUPTPPO).

Pada sisi yang lain, harus diakui bahwa niat dari pengambil kebijakan untuk menggunakan upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO, tidak didukung dengan kapasitas legal drafting (penyusunan produk hukum) yang memadai. 

Dilihat dari aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 11 UUPTPPO adalah wujud dari bentuk kriminalisasi yang tidak sempurna (uncomplete criminalization). Alasannya, Pasal 11 UUPTPPO hanya memuat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan (strafmaat dan strafsoort), itupun dengan merujuk pada sanksi pidana yang ada dalam rumusan tindak pidana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tanpa memberikan rumusan unsur-unsur perbuatan yang dilarangnya (strafbaar).

Hasil kriminalisasi yang tidak sempurna (uncomplete criminalization) dari Pasal 11 UUPTPPO, bisa juga dilihat dari aspek substansinya yang hanya melarang dan mengancam dengan pidana bagi setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang melakukan “percobaan TPPO” dan “permufakatan Jahat TPPO”, tanpa menguraikan cara melakukan (strafmodus). Bahkan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maknanya, tentang apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah-istilah tersebut. Seolah-olah telah jelaslah unsur-unsur dan maknanya dari perbuatan-perbuatan atau istilah-istilah tersebut.

Konsekwensi dari rumusan norma permufakatan jahat dalam Pasal 11 UUPTPPO yang tidak jelas secara tertulis, tidak tegas batas-batasnya dan tidak jelas maksudnya sehingga menjadi multi tafsir, akan berakibat pada tidak terjaminnya kepastian hukum dan otomatis akan berdampak juga pada kerja-kerja penegakan hukum (Chairul Huda, 2016).

Mengingat bahwa norma permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 11 UUPTPPO adalah norma yang samar pengertiannya (vaagennorm), maka untuk implementasinya Pasal 88 KUHPidana yang secara otentik telah merumuskan pengertian dari permufakatan jahat, dapat dijadikan rujukan. Alasannya adalah UUPTPPO merupakan kekhususan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Pasal 88 KUHPidana pada intinya menguraikan bahwa suatu tindak pidana permufakatan jahat dikatakan ada, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHPidana, yaitu: Pertama, adanya dua orang atau lebih (pelakunya). Unsur pelaku dalam permufakatan jahat merupakan suatu perkecualian dari dari sistem hukum pidana Indonesia, karena pelaku adalah dua orang atau lebih, bukan satu orang seperti yang terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana (termasuk TPPO).

Dalam disiplin ilmu hukum pidana, istilah “dua orang atau lebih” tidak lagi termasuk pengertian dader (pelaku) dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau merupakan pengertian lain yang terdapat dalam ajaran penyertaan (deelneming) maupun konsep pembantuan (medeplichtigheid) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan 56 KUHPidana. 

Menurut Adami Chazawi (2005:375), “dua orang atau lebih” yang dimaksud dalam unsur pertama dari kejahatan permufakatan jahat harus dianggap sebagai pelaku (dader) dan bukannya yang satu dianggap sebagai pelaku pelaksana (pleger) dan satunya sebagai pelaku peserta (medepleger) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pelaku peserta (medepleger). 

Kedua, adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan. Kesepakatan dalam konteks permufakatan jahat pada dasarnya dapat dipahami sebagai persesuaian pernyataan kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis, antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kejahatan.

Menurut H. A. K. Moch. Anwar (1979:229), perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (overeenkomst) menurut hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Dalam permufakatan jahat, persetujuan terhadap sesuatu yang diperjanjikan adalah sebab (isi perjanjian) yang tidak halal (ongeoorloofd) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun bertolak belakang dengan kepentingan hukum.

Merujuk pada pengertian dan uraian unsur permufakatan jahat dari Pasal 88 KUHPidana, maka secara sederhana permufakatan jahat dapat dipahami sebagai kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, sebab tindak pidana yang disepakati untuk diwujudkan belum terwujud. Itu berarti, permufakatan jahat dianggap telah terjadi dengan sempurna setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan TPPO yang telah diperjanjikan (overeengekomen).

Dengan demikian, meskipun TPPO yang disepakati untuk dilakukan tidak dilakukan atau belum diwujudkan, namun para pihak yang telah bersepakat untuk melakukan TPPO tersebut, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Inilah yang dimaksud dengan upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO.

Berdasarkan teori geen straf zonder schuld atau (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), permufakatan jahat dalam TPPO dianggap sudah terjadi, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan jahat (actus reus) dan unsur niat jahat  atau mens rea (Chairul Huda, 2006:19-23).

Chairul Huda (2016) berpendapat bahwa komponen kesalahan (mens rea) dari permufakatan jahat adalah terdapat persesuaian kehendak, kesamaan niat atau meeting of minds diantara dua orang atau lebih, yang tertuju untuk melakukan suatu tindak pidana (termasuk TPPO) dan berdampak terhadap kepentingan hukum. Sedangkan komponen perbuatan (actus reus) dari permufakatan jahat adalah permufakatan jahat itu sendiri atau dengan kata lain actus reus-nya berupa adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah TPPO.

Dengan kerangka berpikir yang seperti ini, maka permufakatan jahat untuk melakukan TPPO harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukannya tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Walaupun dalam hal pembuktian kasus permufakatan jahat TPPO, akan terlihat seperti tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, karena kejahatan permufakatan jahat harus dikaitkan dengan pasal terkait TPPO lainnya dalam UUPTPPO, yang oleh dua orang atau lebih telah disepakati akan dilakukan. (Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, dengan judul: “Permufakatan Jahat Dalam TPPO”, pada tanggal 22 November 2017).





-----------------------------------------------------------
KETERANGAN:
Penulis adalah Aktivis PIAR NTT

03 Oktober, 2017

INSTRUMEN MELAWAN PERDAGANGAN ORANG

INSTRUMEN MELAWAN PERDAGANGAN ORANG
Oleh. Paul SinlaEloE



Perdagangan orang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Perdagangan orang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Saat ini perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Bahkan perdagangan orang telah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, tidaklah mengherankan apabila banyak negara (termasuk Indonesia), bersepakat untuk memberantas perdagangan orang dari muka bumi. Disahkan dan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO, dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, pada tanggal Tanggal 19 April 2007, merupakan salah satu wujud dari komitmen Indonesia dalam melawan perdagangan orang.

Dalam konteks itu, memahami substansi dari UUPTPPO dalam rangka berperang melawan perdagangan orang adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Karenanya, tulisan ini akan menguraikan secara ringkas dan sederhana tentang materi muatan dan ruang lingkup dari instrumen utama yang dimiliki Indonesia untuk melawan perdagangan orang.

Materi Muatan UUPTPPO
Dalam ilmu perundang-undangan, materi muatan dipahami sebagai materi yang dimuat dalam suatu produk hukum sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki. Secara substansi, materi muatan dalam UUPTPPO dikonstruksikan untuk mengantisipasi dan menjerat pelaku yang melakukan semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara.

Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, merupakan bagian yang diatur dalam materi muatan dari UUPTPPO. Selain itu, UUPTPPO dalam materi muatannya juga mengatur tentang hak korban atas restitusi yang harus diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagai ganti kerugian (baik materil maupun imateril) bagi korban. Sedangkan hak rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi, dimandatkan dalam materi muatan dari UUPTPPO untuk dilakukan oleh negara, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat TPPO.

Poin penting lainnya yang terdapat dalam materi muatan dari UUPTPPO, yakni pencegahan dan penanganan TPPO yang tanggungjawabnya diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga untuk dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dalam wadah gugus tugas. Aspek lainnya dari materi muatan UUPTPPO adalah kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya.

Keseluruhan substansi dari materi muatan yang terdapat dalam UUPTPPO ini, diuraikan secara terperinci dalam 9 (sembilan) Bab dan dijabarkan dalam 67 pasal. Pada Bab I dari UUPTPPO, diatur tentang ketentuan umum yang dalam Pasal 1 memuat 15 (lima belas) rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Materi tentang TPPO diatur dalam Bab II dan diuraikan mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. UUPTPPO juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 yang merupakan inti dari Bab III.

Aturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diatur dalam 15 pasal yang terdapat dalam Bab IV UUPTPPO, yakni mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42. Pengaturan terkait perlindungan saksi dan korban, terdapat pada Bab V dan dijabarkan dalam UUPTPPO mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 yang terdapat pada Bab VI UUPTPPO, diatur tentang pencegahan dan penanganan. Sedangkan pengaturan mengenai kerja sama internasional dan peran serta masyarakat diatur pada Bab VII UUPTPPO dan diperincikan dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63.

Ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 64 UUPTPPO yang terdapat pada Bab VIII. Substansi ketentuan peralihan dalam UUPTPPO adalah penyesuaian pengaturan hubungan hukum atau tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan produk hukum yang lama terhadap produk hukum yang baru. Pengaturan tentang ketentuan peralihan dalam UUPTPPO, bertujuan untuk: (a). Menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b). Menjamin kepastian hukum; (c). Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan dari produk hukum; dan (d). Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pada Bab yang terakhir dari UUPTPPO, yakni Bab IX diatur tentang ketentuan penutup yang diuraikan mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 67. Ketentuan Penutup dari UUPTPPO, pada intinya memuat ketentuan mengenai: Pertama, penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan produk hukum. Kedua, status produk hukum yang sudah ada. Ketiga, saat mulai berlaku dari produk hukum.

Dalam UUPTPPO, terdapat bagian terkait penjelasan umum dan ada juga bagian penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan UUPTPPO yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh. Sedangkan, bagian penjelasan pasal demi pasal berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk UUPTPPO atas norma tertentu yang terdapat dalam batang tubuh.

Ruang Lingkup UUPTPPO
Ruang lingkup atau batasan pemberlakuan dari UUPTPPO tidak berbeda dengan ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Hal ini disebabkan karena TPPO merupakan kekhususan dari disiplin ilmu pidana. Ruang lingkup pemberlakuan UUPTPPO dikelompokan dalam 2 (dua) kategori, yakni menurut waktu dan menurut tempat.

Batasan pemberlakuan UUPTPPO menurut waktu adalah kapan (menyangkut waktu) seseorang melakukan suatu tindak pidana khususnya TPPO. Sedangkan ruang lingkup berlakunya UUPTPPO menurut tempat, merupakan pemberlakuan UUPTPPO dengan berpatokan pada wilayah hukum atau teritorial dimana terjadinya suatu TPPO sekaligus dengan subjek hukumnya atau siapa pelakunya.

Ruang lingkup UUPTPPO dibatasi dengan asas-asas hukum pidana. Artinya, ketika UUPTPPO diimplementasikan, asas-asas hukum pidana harus dijadikan sebagai pedoman. Menurut Paul SinlaEloE (2017:25), asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak, serta bukan merupakan hukum yang konkrit, namun terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap produk hukum.

Asas hukum memiliki makna yang hampir sama dengan norma hukum. Norma hukum merupakan pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat, berupa aturan hukum yang dibuat oleh pihak berwenang dan apabila terjadi pelanggaran atas norma, maka pelanggar akan di berikan sanksi.

Secara konseptual, Paul SinlaEloE (2017:25) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara norma hukum dan asas hukum. Norma hukum merupakan penjabaran atas ide atau konsepsi, sedangkan asas hukum merupakan konsepsi dasar yang dijabarkan dalam norma hukum.

Dalam pemberlakuan UUPTPPO, terdapat sejumlah asas hukum pidana yang merupakan batasan yang tidak boleh dilanggar dan harus dipedomani. Asas-asas dimaksud adalah asas teritorial, asas personalitas (asas nasional aktif), asas perlindungan (asas nasional pasif) dan asas universal yang merupakan pedoman dalam pemberlakuan UUPTPPO berdasarkan tempat. Asas lainnya adalah asas legalitas yang dipergunakan untuk menjadi pedoman dalam pemberlakuan UUPTPPO menurut waktu.

Ruang Lingkup TPPO
Ruang lingkup bisa dimaknai sebagai batasan dalam hal materi dan/atau subjek yang diatur dari suatu produk hukum. Menurut Paul SinlaEloE (2017:14-16), ruang lingkup atau batasan dari TPPO dalam UUPTPPO dapat diklaster dalam 3 (tiga) kategori, yakni: ruang lingkup pelaku, ruang lingkup korban dan ruang lingkup tindakan.

Pelaku dalam konteks UUPTPPO dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan TPPO. Ruang lingkup pelaku ini, meliputi: Pertama, orang perseorangan, yang mencakup setiap individu/perorangan yang secara langsung melakukan TPPO; Kedua, korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerja-kerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO;

Ketiga, kelompok terorganisasi, yakni kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPPO); dan Keempat, penyelenggara negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (NB: termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan TPPO atau mempermudah terjadinya TPPO.

Korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Menurut Farhana (2012:158), ruang lingkup dari korban kejahatan termasuk korban TPPO, mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1). Siapa yang menjadi korban; (2). Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban; (3). Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Ruang lingkup tindakan merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Rumusan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO menunjukan bahawa faktor penentu (determinant) dalam setiap TPPO adalah setiap perbuatan/tindakan yang pada hakikatnya menyebabkan tereksploitasinya seseorang dalam penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.

Dalam UUPTPPO, tindakan-tindakan yang disebut TPPO dikonstruksi dan dijabarkan sebagai berikut: Pertama, memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain; Kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya TPPO; Ketiga, berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi; Keempat, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO;

Kelima, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi; Keenam, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Ketujuh, melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi; Kedelapan, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; Kesembilan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO; Kesepuluh, menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO;

Kesebelas, memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO; Keduabelas, memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO; Ketigabelas, melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO;

Keempatbelas, sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; Kelimabelas, membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana; Keenambelas, memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.



-------------------------------
KETERANGAN:
1.   Penulis adalah aktivis PIAR NTT
2.    Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam http://www.zonalinenews.com/2017/09/instrumen-melawan-perdagangan-orang/, pada tanggal 27 September 2017.

19 Agustus, 2017

PROSTITUSI DALAM KONTEKS TPPO

PROSTITUSI DALAM KONTEKS TPPO
Oleh. Paul SinlaEloE



Masih segar dalam ingatan publik, artis papan atas Indonesia NM dan PR pernah ditangkap akibat kasus prostitusi online di sebuah hotel berbintang dalam keadaan tanpa busana. NM dan PR ditangkap bersama dua mucikari berinisial F dan O. Terungkapnya kasus prostitusi online dikalangan artis ini karena kerja cerdas dari pihak kepolisian.

Menurut Kepala Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, Kombes Umar Fana, sebagaimana yang di publish oleh berbagai media (Cetak, Online dan Elektronik), bahwa anak buahnya sempat menyamar sebagai pelanggan jasa esek-esek kalangan artis hingga akhirnya dikirimkan foto NM. Setelah itu, ditransfer uang muka sebesar Rp. 10 juta dan disepakati bertemu untuk menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 21.00 WIB di hotel yang disepakati.

Dari penyelidikan diketahui bahwa NM mematok tarif sekali kencan sebesar Rp. 65 juta. Sedangkan tarif yang dipatok oleh PR sebesar Rp 50 juta untuk sekali kencan. Pihak kepolisian juga berkesimpulan bahwa NM dan PR adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). O dan F yang adalah mucikari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).

Pertanyaan yuridisnya adalah apakah tepat jika pihak kepolisan mempergunakan Pasal 2 UUPTPPO untuk penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagai korban TPPO?

Memaknai Pasal 2 UUPTPPO
Perdagangan orang sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPTPPO, unsur-unsurnya meliputi: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah Orang Perseorangan, Korporasi, Kelompok Terorganisasi dan Penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Materi TPPO yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO adalah setiap orang akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah, jika melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO dirumuskan oleh para perumus sebagai delik formil untuk menjerat setiap orang yang melakukan TPPO. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebutpada Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO. Dalam bagian penjelasan dari UUPTPPO, ditegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO adalah delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya, setiap orang akan dihukum bukan karena akibat yang ditimbulkan dari suatu TPPO, tetapi karena perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO telah dlakukan.

Poin penting lainnya ialah sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO, juga berlaku dan dikenakan pada setiap tindakan dari pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO). Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO didesain oleh para perumus sebagai delik materil karena setiap orang akan dihukum, apabila unsur akibat yang dilarang telah terwujud.  Artinya, unsur perbuatan yang dilarang tidak menjadi persoalan. Dengan kata lain, sempurnanya suatu tindak pidana pada delik materil bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi ditentukan pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum (Adami Chazawi, 2010:119).

Prostitusi Sebagai TPPO
Prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin, yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.

Pada era kekinian, prostitusi sudah bermetamorfosa menjadi cabang dari industri yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang. Dalam konteks yang lebih luas, prostitusi disejajarkan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain, demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Di Indonesia, istilah prostitusi dipahami sama dengan istilah pelacuran yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan. Dengan kata lain pelacuran itu adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks sebagai mata pencaharian. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur.

Pelacuran dalam UUPTPPO, dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi, walaupun tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban (Pasal 1 angka 7 UUPTPPO). Walaupun demikian, tidak semua tindak pelacuran masuk dalam kategori TPPO karena yang diperdagangkan dalam pelacuran adalah layanan seksual dan bukan orang.

Pelacuran dapat dikategorikan sebagai TPPO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPTPPO, apabila kegiatan pelacuran tersebut pada prosesnya harus ada perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga seseorang dijadikan sebagai pelacur.

Secara sederhana, pelacuran dapat dikatakan bukan sebagai suatu TPPO dapat diketahui dari cara seseorang menjadi pelacur. Jika seseorang yang sudah dewasa menjadi pelacur secara sukarela atau tidak berdasarkan paksaan, maka tidak dapat dimasukan kedalam kategori TPPO. Sedangkan, jika sesorang menjadi pelacur dengan cara ketidaksukarelaan, seperti: ditipu, dipaksa, diiming-imingi, diculik, dijebak atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan dan termasuk didalamnya adalah partisipasi secara tidak sukarela dalam pelacuran, maka dapat dijerat dengan Pasal 2 UUPTPPO.

Seseorang yang dijadikan sebagai pelacur dengan cara penjeratan hutang adalah bagian TPPO dan dapat dipidana dengan Pasal 2 UUPTPPO. Pelacuran dengan jeratan hutang, dapat juga terjadi dalam situasi ketika seseorang setuju untuk bekerja dalam industri pelacuran tetapi tidak mengetahui dan tidak menyetujui bahwa penghasilan dan kebebasannya akan diambil darinya.

Menurut Umar Husain (2015), kasus prostitusi/pelacuran yang melibatkan O, F, NM dan PR, bukanlah TPPO tetapi lebih mengarah pada kerjasama bisnis. Sehingga penggunaan Pasal 2 UUPTPPO untuk menjerat tersangkanya adalah tidak tepat. Sebab, fakta menunjukan bahwa dalam kasus yang melibatkan O, F, NM dan PR, inisiatif aktivitas "jual-beli" tersebut, muncul dari pihak yang dianggap sebagai korban yang meminta tolong pihak ketiga agar dicarikan pasar.

KUHPidana Bisa Menjerat Mucikari
Jika dicermati konstruksi hukum yang dibangun oleh Pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagai korban, maka sangat tepat jika pihak kepolisian mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dalam KUHPidana, walaupun tidak ada satu pasal pun yang dapat dipergunakan untuk menghukum orang yang melacurkan diri maupun pengguna/penikmat layanan dari pelacur, namun terdapat Pasal 296 dan Pasal 506 yang bisa dipergunakan oleh pihak Kepolisian untuk menjerat O dan F dalam kasus pelacuran/prostitusi online. Kedua pasal ini dirancang oleh para pembuat KUHPidana untuk menghukum orang yang kerjaannya menyediakan dan menarik keuntungan dari suatu layanan seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah lain sebagai mucikari, germo atau perantara.

Pada Pasal 296 KUHPidana diatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 KUHPidana mengancam bagi Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.


---------------------------------------------
KETERANGAN:
  1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
  2. Tulisan ini merupakan hasil editing (Pengoreksian dan Penyempurnaan) dari makalah berjudul Prostitusi dan TPPO, yang dipresentasikan dalam diskusi terbatas: “Aspek Yuridis Persoalan Prostitusi”, yang dilaksanakan oleh Rumah Perempuan, di Kantor Rumah Perempuan, Kota Kupang, pada tanggal 11 Maret 2016.

07 Juli, 2017

PAHLAWAN DEVISA DALAM PUSARAN TPPO

PAHLAWAN DEVISA DALAM PUSARAN TPPO
Oleh: Paul SinlaEloE


Pahlawan devisa merupakan julukan yang diberikan kepada buruh migran oleh rezim orde baru. Orang yang pertama kali menjuluki buruh migrant dengan sebutan pahlawan devisa adalah Laksamana Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada masa Kabinet Pembangunan IV, Rezim Orde Baru, periode 1983/1988 (M. IrsyadulIbad, dkk, 2015:17).

Pada saat itu, Sudomo "Sangat Sukses" mengendalikan dan mengontrol kehidupan perburuhan yang penuh dinamika politik. “Mantra” yang dipergunakan untuk memotivasi setip warga Negara Indonesia untuk menjadi buruh migrant adalah pahlawan devisa. Padahal motivasi/tujuan utama dari pemerintahan Orde Baru terkait dengan penempatan buruh migrant keluar negeri adalah untuk mendapatkan devisa, memperkecil gejala sosial yang mungkin muncul akibat adanya pengangguran (bagian dari proses tertib politik OrdeBaru). Instumen yang dipergunakan adalah Kepmenaker No. 408/Men/1984, Tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia.

Demi melanggengkan kewajiban pegiriman uang hasil kerja, rezim Orde Baru menyiapkan instrument represif yang dikenakan kepada Buruh Migran Indonesia agar tidak mengungkapkan kondisi kerja yang buruk. Dalam Kepmenaker No. 420/Tahun 1985, ditegaskan bahwa setiap BMI yang menghadapi masalah dalam masakerjanya dilarang berbicara dengan pihak eksternal, terutama media massa.

Menurut M. IrsyadulIbad, dkk, (2015:18), kehendak yang lebih kuat agar Indonesia secara sistematik meningkatkan perolehan remitansi dari pengiriman buruh migrant ke luar negeri, dating juga dari lembaga keuangan internasional (IMF) melalui paket-paket kondisionalitas yang mengikat Indonesia dalam Letter Of Intent IMF yang ditandatangani pada Februari 1988.

Pada saat sekarang, program penempatan TKI ke luar negeri di legitimasi dengan UU No. 39 Tahun 2004. Substansinya pun masih belum berpihak pada pekerja migrant karena hanya menjadi alat pemacu kucuran remitansi dari keringat pekerja migrant dan belum menjadi paying perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya, seakan semakin menjauh dari harapan, padahal Indonesia telah memiliki UU No.6 Tahun 2012.

Sistem penempatan Buruh Migran keluar negeri yang diberlakukan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 2004, telah merentankan pekerja migrant menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses penempatan calon pekerja migran,  sekilas memang berbeda dengan TPPO. Tetapi pada praktiknya, TPPO banyak dialami pekerja migran. Bahkan, TPPO seakan telah menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri karena maraknya buruh migran yang menjadi korban TPPO.

Untuk pemberantasan TPPO, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Namun, kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal-Pasal tindak pidananya, terutama yang terkait dengan TPPO untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah RI.

Rumusan Pasal 2 UUTPPO, hanya memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan TPPO dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia saja. Itu berarti, setiap orang yang melakukan TPPO untuk tujuan mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak bisa dipidana karena dianggap telah melanggar Pasal 2 UUPTPPO.

Pengaturan TPPO dengan tujuan eksploitasi luar wilayah Negara Republik Indonesia,  diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, danPasal 6. Pasal 3 UUPTPPO pada intinya melarang atau memberikan sanksi pada “setiap orang untuk memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain...”.Dalam penjelasan dari Pasal 3 UUPTPPO, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara tujuan atau transit.

Kata “memasukan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPPO, menunjukan bahwa Warga Negara Asinglah yang dilindungi dengan maksud untuk tidak dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya, pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia atau pun di luar negeri, pelakunya tidak bisa dijerat dengan Pasal ini.

UUTPPO juga melarang “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia...” (Pasal 4 UUPTPPO). Konstiruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 UUPTPPO penekannya pada unsur proses yakni “membawa”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 4 UUPTPPO hanya disebutkan “cukup jelas”. Artinya, Pasal 4 UUPTPPO dikonstruksi untuk menjerat pelaku TPPO yang melakukan proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Terkait dengan TPPO terhadap anak, Pasal 6 UUPTPPO mempidanakan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”. Kalimat “dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UUPTPPO menunjukan bahwa semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 UUPTPPO, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, dapat dikenakan Pasa lini.

Kalau di cermati secara kritis, Pasal 6 UUPTPPO di desain untuk difokuskan hanya pada delikmateril, bukan delik formil, sehingga pencegahan terjadinya eksploitasi anak terkesan diabaikan. Bahkan, Pasal 6 UUPTPPO ini di desain dengan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harusdilindungi.

Konsekwensinya, perbuatan mengirim anak ke luar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakanhukum. Karena, Pasal 6 UUPTPPO ini hanya dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, sudah menimbulkan akibat tereksploitasi terhadap anak. Dengan kata lain, untuk melakukan penegakan hokum berdasarkan Pasal 6 UUPTPPO, harus menunggu anak yang dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi, tereksploitasi di luar negeri dari rangkaian perbuatan pengiriman anak keluar negeri.

Berpijak pada keseluruhan argument diatas, maka bisa ditarik suatu titik simpul bahwa UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku TPPO tidak dapat dipidana karena melakukan eksploitasi pahlawan devisa dan/atau calon pekerja migran. Karena Indonesia telah memiliki banyak produk hukum yang bias dipergunakan untuk menindak atau menghukum pelaku TPPO, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik.



----------------------------------------
Keteranagan:
1. Penulis adalah Aktivis PIAR NTT
2. Tulisan ini pernah dipublikasikan dengan judul: "Pahlawan Devisa dan TPPO", dalam Harian Umum Victory News, pada tanggal 06 Juli 2017








01 Juli, 2017

PENYELUNDUPAN MANUSIA & PERDAGANGAN ORANG


PENYELUNDUPAN MANUSIA & PERDAGANGAN ORANG
Oleh. Paul SinlaEloE


Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran dengan harapan mendapatkan gaji yang besar adalah pilihan rasional dari mereka yang terabaikan oleh Negara dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tetap “dipaksa” untuk ikut memajukan kesejahteraan umum.

Pilihan menjadi pekerja migran, dapat juga dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Alasannya, sistem ketenagakerjaan di dalam negeri masih dililit dengan berbagai persoalan, sehingga kewajiban negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi terabaiakan. Realita ini sangat bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Mengatasi persoalan ketenagakerjaan, butuh keseriusan dari penyelenggara Negara. Salah satu strategi yang dipergunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memenuhi hak rakyat atas pekerjaan adalah menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Pada tataran implementasi, program ini telah sukses menjadikan pekerja migran berkontribusi secara siginifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri dan Negara dimana pekerja migran ditempatkan. Di sisi yang lain, program penempatan TKI ke luar negeri, berdampak juga pada maraknya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia/TPPM (People Smuggling) dan merajalelanya persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (Trafficking in Person).

Dalam rangka memberantas TPPM dan TPPO yang sudah semakin marak dan merajalela, maka dalam tulisan ini akan diuraikan secara hukum kedua tindak pidana tersebut, dengan menitik beratkan pada TPPM. Tulisan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama tentang perbedaan anatara TPPM dan TPPO.

Persoalan penyelundupan manusia telah menjadi perhatian dunia dan disepakati untuk menjadi isu bersama di level internasonal yang harus diperangi oleh semua Negara. Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000, Indonesia yang turut menandatangani instrumen hukum internasional, yakni: “Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, baru  merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan UU No 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Penyelundupan Manusia dalam Pasal 1 angka 32 UU Keimigrasian, dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sanksi bagi setiap orang yang melakukan TPPM diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi pidana yang sama, akan dikenakan/diterapkan juga bagi setiap orang yang terbukti dalam percobaan melakukan TPPM (Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian).

Dari sisi hukum, TPPM sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, memiliki kemiripan unsur, baik itu dari aspek pelaku, proses, cara maupun tujuan dengan TPPO yang terdapat dalam Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Untuk membedakan kedua tindak kejahatan ini, bukanlah hal mudah bagi mereka yang tidak pernah mendalami ilmu hukum.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, dan penyelenggara Negara (pejabat imigrasi dan pejabat lainnya). Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi aktivitas pemindahan seseorang, membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang (secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam TPPM, pelaksanaannya tidak menggunakan kekerasan atau paksaan karena orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk  melintasi batas suatu Negara. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam menyelundupkan orang, yaitu mendapatkan keuntungan berupa financial ketika tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal terwujud. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPM adalah di Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain.

Pada TPPO, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 UUPTPPO adalah: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah setiap orang (orang perseorangan dan/atau badan hukum), korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemiripan kedua tindak pidana ini, bisa juga diketahui dengan membandingkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO. Unsur TPPO dalam Pasal 3 UUPTPPO adalah: a. memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia; b. dengan maksud untuk dieksploitasi; c. di wilayah Negara Republik Indonesia; d. atau dieksploitasi di Negara lain. Pasal 4 UUTPPO memiliki unsur, sebagai berikut: a. membawa warga Negara Indonesia; b. ke luar wilayah Negara Republik Indonesia; c. dengan maksud untuk dieksploitasi; d. di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UUPTPPO, hanya terdapat pada unsur cara dan unsur tujuannya. TPPM bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku TPPM bukan dari perbuatan yang ekploitatif melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup. Sedangakn, pada TPPO tujuannya adalah melakukan eksploitasi. Artinya, keuntungan didapatkan oleh pelaku TPPO adalah dari hasil eksploitasi atas korban.

Pelaku TPPM dalam melakukan penyelundupan manusia, tidak menggunakan cara kekerasan atau paksaan. Dalam TPPM, orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk melintasi batas suatu Negara. Kalaupun ada kekerasan dalam TPPM, itupun karena ada pihak yang melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Sedangkan untuk TPPO, cara yang digunakan antara lain: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan penjeratan utang.

Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan dan kemiripan antara TPPM dengan TPPO, sangat urgen untuk segera dibentuk Undang-Undangan yang khusus mengatur tentang pemberantasan TPPM. Hal ini menjadi penting karena walaupun TPPM sudah semakin merajalela dengan berbagai modusnya, namun pemberantasan TPPM di Indonesia hanya diatur dalam bebarapa pasal dalam UU Keimigrasian.


----------------------------------------------
KETERANGAN:
1.    Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam, http://www.zonalinenews.com/2017/06/penyelundupan-orang-dan-perdagangan-orang/, pada tanggal 30 Juni 2017.
2.    Aktivis PIAR NTT

TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi