Pemimpin Politik yang Ideal

PEMIMPIN NTT YANG IDEAL: Negarawan Atau Politisi? 
Oleh. Paul SinlaEloE

 

Siapakah yang paling tepat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di era Neo Liberalisme sekarang ini? Sejumlah nama telah disebut-sebut sebagai figur-figur yang bakal meramaikan bursa kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2003-2008.

Menurut catatan HU. Radar Timor (Lih. HU. Radar Timor,  tanggal 4 Januari 2003), misalnya, menyebutkan bahwa untuk kandidat Gubernur NTT kali ini adalah Piet A. Tallo, SH (Gubernur NTT sekarang), Drs. Johannes Pake Pani (Wagub NTT sekarang), Ir. Umbu Mehang Kunda (Bupati Sumba Timur), Brigjen Pol. Drs. Jacky Uli, Msc (Kapolda NTT), Drs. Gaspar Parang Ehok (Kepala Dispenda NTT), Drs. Daniel Woda Palle (Ketua DPRD NTT), Drs. Frans Lebu Raya (Wakil Ketua DPRD NTT) dan Yullius Bobo, SE. MM (Anggota DPR-RI).

Sedangkan untuk bursa bakal calon Wakil Gubernur NTT antara lain: Drs. Simon Hayon (Ketua FPDI DPRD NTT), Drs. Meskh Amalo (Mantan Asisten I Setda NTT), Drs. Gaspar Parang Ehok (Kepala Dispenda NTT), Ir. Esthon Funay  (Ketua Bapeda NTT), Drs. Piet Nuwa Wea  (Asisten II Setda NTT), Drs. Frans Lebu Raya (Wakil Ketua DPRD NTT) dan Pdt. Dr. Nico Wolly, MTh (Wakil Ketua DPRD NTT).

Daftar nama-nama dari bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT diatas, masih dapat di perpanjang karena mayoritas Kelompok Studi Mahaiswa di kota Kupang, lebih menjagokan figur-figur seperti: Prof. Dr. Mia Patty-Noach, MEd (Dosen FKIP Undana), Yohanna Rumagit-Hermanus, SH (Dosen FH-UKAW), Ir. Sarah Lerry Mboeik (Direktur PIAR-NTT), Dra. Sofia Malelak-De Haan (Wakil Direktur Yayasan Alfa Omega-NTT), Ir. Joce Aduate-Mance, MS (Staf Pengajar SPP Lili) dan Dra. R. Heni A. Nitbani-Markus (Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan setda NTT).

Deretan nama-nama inipun masih mungkin untuk ditambah, sesuai dengan kehendak dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di NTT maupun yang berada di luar NTT. Namun pemimpin yang bagaimanakah sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga NTT? Seorang Politisi ataukah seorang Negarawan?

Berkaitan dengan pertanyaan diatas, maka rangkaian tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan sumber daya Manusia berdasarkan konsep yang pernah diwacanakan oleh Arvan Pradiansyah (1999). Untuk itu, perlu digaris bawahi bahwa pengertian Negarawan dan Politisi yang dipakai dalam tulisan ini bukan lah pengertian umum, yakni: Negarawan sebagai orang yang memimpin negara atau orang yang menjadi pemimpin dalam suatu jajaran birokrasi pemerintahan, dan Politisi sebagai profesi yang berkaitan dengan aktivitas politik. Negarawan dan Politisi yang dimaksud disini lebih merupakan kata sifat (Adjective), bukannya kata benda (Noun). Singkatnya, Negarawan dan Politisi yang dimaksud disini adalah sebuah kualitas perilaku politik.

Menurut Arvan Pradiansyah (1999), kalau digambarkan secara Continuum, maka Negarawan ada disuatu kutub yang berlainan dengan Politisi. Diantara kedua kutub tersebut terdapat bermacam-macam gradasi perilaku politik. Penggunaan Continuum ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari kategorisasi yang “Hitam-Putih”. Dalam konsep ini perilaku seseorang dipahami sebagai sesuatu yang dinamis. Jadi bisa saja pada suatu saat perilaku tersebut bergerak menuju kutub Negarawan atau sebliknya bergerak menuju kutub Politisi. Hal ini disebabkan karena kedua kutub ini adalah suatu pilihan hidup, suatu paradigma berpikir, serta suatu Vision and values, yang mendasari sikap dan perilaku politik seseorang.

Dalam kenyataannya, mungkin kita sulit menemukan seorang tokoh yang senantiasa berada dalam suatu kutub. Kebanyakan justru berada diantaranya. Akan tetapi kategorisasi seperti ini akan membantu kita untuk melihat kecenderungan perilaku (Vision and values) dari seorang pelaku politik. 

VISI NEGARAWAN DAN POLITISI 

Dalam berbagai literatur tentang sumber daya manusia, visi senantiasa ditempatkan sebagai landasan perilaku seseorang. Arvan Pradiansyah (1999) berpendapat, Visi merupakan pandangan yang jauh ke depan mengenai kondisi ideal yang akan dicapainya di masa mendatang. Karenanya visi yang baik idealnya harus menjawab pertanyaan “Where?“ dan diterjemahkan kedalam dua bagian, yakni: Pertama, Apa yang harus dicapai (What). Kedua, Bagaimana cara mencapainya (How). 

How ini adalah seperangkat nilai (Values) yang diyakini dan menjadi dasar bagi seseorang dalam mengambil keputusan. Untuk mengetahui Vision tersebut, dapat dilihat dalam perbandingan berikut ini:

1. Visi tentang masa depan. Negarawan senantiasa memikirkan kepentingan jangkan panjang sementara Politisi cenderung memikirkan kepentingan jangka pendek. Bagi seorang Politisi yang  terpenting adalah bagaimana suksesi kepemimpinan di NTT dimenangkan dan mendapatkan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur NTT. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Politisi akan menghalalkan segala cara untuk meraih segala keinginannya, yakni jabatan Gubernur/Wakil Gubernur NTT. Sedangkan seorang Negarawan selalu menjadikan suksesi sebagai suatu landasan serta mekanisme kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga suksesi oleh Negarawan selalu dijadikan sebagai arena pendidikan politik bangsa yang dilakukannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dengan demikian bagi seorang Negarawan, yang terpenting adalah bagaimana suksesi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang benar. Kalah dan menang hanyalah suatu konsekwensi dari suksesi.
2. Visinya tentang massa-rakyat. Negarawan berpaham inklusivisme, yang melibatkan kepentingan seluruh massa-rakyat yang heterogen. Seorang Negarawan selalu berpikir dalam konsep win-win, yaitu bagaimana kebijakan yang diambilnya menguntungkan semua orang. Tanpa membedakan suku, agama, ras, golongngan maupun gender. Sedangkan yang berpaham eksklusivisme adalah seorang Politisi yang kebijakannya senantiasa cenderung tidak bijak karena hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri.
3. Visinya tentang kekuasaan. Seorang Negarawan selalu memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sementara bagi seorang Politisi kekuasaan adalah rahmat dan kekuatan yang harus dinikmati habis-habisan karena telah diperoleh dengan susah payah. 

NILAI-NILAI NEGARAWAN DAN POLITISI 

Nilai-nilai (Values) merupakan pedoman bagi seseorang dalam upaya pencapaian tujuannya atau dalam hal ini visinya yang telah ditetapkan secara jelas dan terukur (Tom Therik, 1998). Itu berarti yang namanya Negarawan  atau Politisi dapat diketahui dan dibedakan berdasarkan values dianutnya dalam mewujudkan visinya.

Seorang Negarawan selalu menganut values sebagai berikut: Pertama, orientasinya pada kepentingan massa-rakyat. Konsepnya adalah to serve not to be served. Menjadi pemimpin sebenarnya adalah menjadi pelayan yang digaji oleh massa-rakyat, karenanya seorang pemimimpin yang negarawan selalu melayani massa-rakyat. Kedua, keberpihakan. Seorang Negarawan senantiasa berpihak kepada nilai-nilai, bukan kepada individu atau golongan tertentu. Hal yang sebaliknya terdapat pada seorang politisi. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang politisi terangkum dalam adigium: “The are no permanent friends, nor permanent enemies. There is always a permanent interest“. Jadi dalam politik tidak ada nilai persahabatan, yang ada hanya  vested interest. Oleh karena itu, keberpihakan seorang Politisi bukanlah pada kebenaran, tetapi pada kekuasaan dan penguasa. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa setiap Politisi tidak berminat terhadap konsep pemberdayaan (Empowerment), bahkan berusaha melemahkan siapa saja yang tidak sepemikiran dengan mereka. 

Bertolak dari perbandingan-perbandingan diatas, maka alangkah eloknya kalau persoalan-persoalan politik dan pemerintahan yang menyangkut hajat hidup warga NTT, ditangani oleh seorang Negarawan dan bukan Politisi. Untuk itu, seandainya asumsi ini benar atau setidaknya mempunyai nilai kebenaran, maka saya menyarankan kepada setiap warga NTT agar sebelum terlibat dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam mendukukung figur-figur tertentu untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode mendatang, ada baiknya terlebih dahulu kita melakukan studi perilaku dari figur-figur tersebut atau mencermati dan menilai track record mereka dengan cara menganalisa apa yang dikatakan (What was said), dan apa yang dilakukan (What was done).

Pada akhirnya satu hal yang perlu diingat, sejarah Indonesia kontemporer telah berulang kali mengajarkan kepada kita bahwa keberpihakan yang berlebihan dalam mendukung figur tertentu dapat mengakibatkan terjadinya kultus individu. Ini amat berbahaya..!! (Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam HU. Radar Timor, tanggal 22 Januari 2003). 

--------------------------- 

Penulis: Mahasiswa FH-UKAW.