BCYBERBCYBERBCYBER

06 September, 2015

BANTUAN HUKUM

BANTUAN HUKUM
Oleh. Paul SinlaEloE

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dalam konteks negara hukum, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, wajib dilakukan oleh negara. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Access to Justice) dan kesamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Di Indonesia pelaksanaan bantuan hukum publik Probono (Cuma-Cuma) belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai oleh adanya disparitas kedudukan antara advokat dan lembaga-lembaga bantuan hukum perguruan tinggi maupun swadaya masyarakat yang menjadikan proses bantuan hukum terhenti secara administratif.

Dengan hadirnya UU No. 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (UU BANKUM), yang diundangkan pada 2 November 2011 dalam LN-RI Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan LN-RI Nomor 5246, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu (Miskin).

Bantuan hukum dalam UU BANKUM dimaknai sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pada sisi yang lain, hadirnya UU BANKUM ini masih menyimpan sejumlah cacat bawaan yang dapat menghambat proses implementasinya. Secara kontekstual celah kelemahan yang nampak, antara lain: Pertama, problematika ruang lingkup bantuan hukum meliputi: Kasus Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum hanya diberikan kepada klien dengan latar belakang miskin (aspek ekonomi). Seharusnya kasus di Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam ruang lingkup bantuan hukum. Kriteria penerima bantuan hukum sangat sempit dan hanya dilihat dari aspek ekonomi. Padahal bantuan hukum seharunya juga dapat diberikan kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, kelompok marginal, masyarakat adat.

Bantuan hukum juga tidak mencover kasus-kasus yang berdimensi struktural, kecuali kasus struktural tersebut dialami oleh masyarakat miskin. Padahal kasus struktural tidak selalu dialami oleh masyarakat miskin. Dalam penanganan kasus, apakah lembaga bantuan hukum dapat dieksepsi jika menangani kasus yang bukan “orang miskin”?

Kedua, Kewenangan Menteri Hukum dan HAM di dalam penyelenggaraan bantuan hukum sangat besar yang meliputi menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum, menyusun dan mengelola anggaran, melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPR serta melakukan verifikasi dan akreditasi. Kewenangan tersebut akan melahirkan Abuse Of Power karena antara pengambil kebijakan, pelaksanaan dan pemberian anggaran berada di satu tangan.

Kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum beserta anggarannya dapat menyebabkan intervensi dan ketidakindependensian dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Selain itu, terdapat peluang terjadinya Conflict Of Interest apabila perkara-perkara yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum berhadapan secara langsung dengan pemerintah yang memiliki kewenangan akreditasi/verifikasi dan memberikan dana kepada lembaga tersebut. Lembaga yang mengkritisi kebijakan Pemerintah dapat dipersulit untuk mendapatkan akreditasi/verifikasi dan akses dana bantuan hukum. Mengingat uang yang dikelola dari APBN/APBD dalam pemberian bantuan hukum cukup besar akan membuka peluang lahan korupsi baru apabila pengawasan publik tidak berjalan.

Persoalan lain terkait dengan implementasi UU BANKUM adalah apakah advokat yang berada pada 300-an lebih Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diakreditasi dan diverifikasi sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN boleh mendapatkan imbalan dari Negara terkait dengan layanan bantuan hukum yang di berikan? Pengaturan tentang persoalan inipun masih terdapat kerancuan dan belum ada kepastian hukumnya. Kerancuan dan persoalan ini berawal dari keterbatasan pemahaman para pembuat UU BANKUM terkait konsep Probono Publico dan Legal Aid.

Fakta yang Tidak dapat dipungkiri adalah stakeholder utama pemberian layanan bantuan hukum adalah advokat, dan dalam sejarah advokat-lah yang terlebih dahulu memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin, yang disebut dengan Probono Publico.

Dalam dunia hukum, Probono Publico menjadi salah satu strategi untuk membela kepentingan umum, selain  Legal Aid. Bantuan hukum dalam konsep Probono Publico meliputi empat elemen, yaitu: 1). Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum; 2). Sukarela; 3). Cuma-Cuma; dan 4). Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah Konsekuensi Ethic dari profesi advokat sebagai profesi terhormat (Officium Nobbile). Kewajiban ini diatur melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 83 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Untuk pelaksanakannya dibentuk unit kerja bernama PBH Peradi. Ketentuan tersebut menjadi sistem pemberian bantuan hukum yang dibangun oleh organisasi advokat sebagai bagian dari gerakan Probono Publico.

Sedangkan konsep Legal Aid merujuk pada pengertian “State Subsidized”, pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (Publicly Funded Legal Aid) pertama kali diimplementasikan di Inggris dan Amerika Serikat. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (Welfare State) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Pada akhirnya, terlepas dari segala kekurangan dari UU BANKUM, inilah produk hukum yang di miliki dan harus dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka memenuhi, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Access to Justice) dan kesamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law).


Kupang, 29 Juli 2015

------------------------------
Keterangan:
1.      Penulis adalah Aktivis PIAR NTT.
2.      Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam, http://nttonlinenow.com/component/content/article/76-artikel-ntt/8842-bantuan-hukum.
TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi