BCYBERBCYBERBCYBER

01 Juli, 2016

KORPORASI DAN TPPO

KORPORASI DAN TPPO
Oleh. Paul SinlaEloE

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. TPPO dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena TPPO sangat merendahkan martabat kemanusiaan dan sudah bersifat meluas serta sistemik. Selain itu, pada konteks Indonesia, TPPO telah membahayakan tatanan bermasyarakat dan mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara (Bandingkan dengan Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma).

Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sudah seharusnya penegakan hukum terhadap kejahatan TPPO, difokuskan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ironinya, di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur, belum satupun korporasi yang dituntut oleh aparat penegak hukum dan diberi sanksi berdasarkan putusan pengadilan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas kejahatan TPPO yang dilakukannya. Padahal UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO telah disahkan pada tanggal Tanggal 19 April 2007 dan diundangkan dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720.

Bertolak dari kerangka berpikir yang demikian, maka dalam tulisan ini akan diuraikan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku TPPO. Hal ini menjadi penting karena kejahatan TPPO yang dilakukan oleh korporasi adalah bukan hal yang langka.

Korporasi Sebagai Pelaku TPPO
Dalam UUPTPPO, pelaku dari suatu TPPO diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO. UUPTPPO mengklaster pelaku TPPO (subjek Hukum) ke dalam 4 (empat) kelompok, yakni: Pertama, orang perseorangan, yang diartikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung bertindak melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

Kedua, kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPPO).

Ketiga, penyelenggara negara yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya (menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan) untuk melakukan atau mempermudah TPPO (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUPTPPO). Keempat, korporasi yang dimaknai sebagi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPPO).

Dengan pengklasteran yang demikian, maka pelaku (subjek hukum) dalam konteks TPPO, mengalami perluasan makna jika dibandingkan dengan pemaknaan pelaku dalam KUHPidana. Karena dalam KUHPidana, pelaku sebagai suatu subjek hukum dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni Orang Perseorangan (natuurlijkepersoon) dan Badan Hukum (rechtpersoon). Sedangkan dalam UUPTPPO, korporasi (badan hukum maupun bukan badan hukum) juga dikategorikan sebagai subjek hukum.

Tanggung Jawab Pidana Korporasi
Walaupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUPTPPO, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum, namun ada banyak pakar hukum dan praktisi hukum yang belum dapat menerima, jika suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana termasuk TPPO.

Mereka berargumen bahwa: Pertama, adagium universitas delinguere non potest (badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana karenanya tidak dapat dipidana) dengan alasan badan hukum tidak mempunyai mens rea (keinginan untuk berbuat jahat), badan hukum bukan seorang pribadi meskipun badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasa dilakukan orang pribadi dan badan hukum tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (no soul to be damned and no body to be kicked).

Kedua, doktrin ultra vires (pelampauan kewenangan/outside of the power), yang muncul  pada tahun 1875, mengajarkan bahwa jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu badan hukum, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari badan hukum yang bersangkutan, sehingga yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi, tetapi bukan badan hukum yang harus bertanggung jawab.

Keseluruhan argumen bahwa badan hukum dan atau korporasi tidak dapat dipidana ini, merupakan “warisan” pemikiran Eropa Kontinental pada akhir tahun 1700an. Hal ini dapat dimaklumi karena KUHPidana Indonesia adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara common law, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri, dimana pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 menjatuhi pidana denda kepada korporasi karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.

Di negeri Belanda, ketika KUHPidana dirumuskan pada tahun 1886, para penyusunnya sangat berpegang teguh pada adigium universitas delinquere non protest. Hal merupakan reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya collective responsibility  terhadap kesalahan seseorang (Jan Remmelink, 2003:97).

Adagium universitas delinguere non potest dan doktrin Ultra Vires, sebenarnya sudah mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya sejumlah teori yang dipergunakan sebagai dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diantaranya teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault).

Teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan pada intinya menjelaskan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan (schuld) dalam hal ini adalah mens rea. Kesalahan yang dilakukan oleh korporasi, dapat diidentifikasi melalui cara mengaitkan mens rea para individu yang mewakili korporasi selaku directing mind atau alter ego.

Menurut Peter Gillies dalam Rufinus H. Hutauruk (2013:48-49), apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi, maka unsur mens rea yang ada dalam individu/pengurus dianggap merupakan mens rea dari korporasi, dan karenanya korporasi harus bertanggungjawab atas  perbuatan dari individu/pengurus dimaksud.

Teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ini diperkuat oleh: Pertama, doktrin vicarious liability yang pada intinya mengajarkan bahwa bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggungjawab pidanyanya dapat dibebankan kepada korporasi. Doktrin vicarious liability ini tidak mempersoalkan apakah korporasi secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau aktivitas tersebut dilarang oleh korporasi atau tidak. Kedua, doktrin corporate mens rea yang berpandangan bahwa korporasi dapat diyakini sebagai pelaku yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf dan pekerjanya. Berdasarkan pandangan ini, A.H. Semendawai (2006:15) berpendapat bahwa mens rea-nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi.

Ketiga, adigium res ispa loquitur. Dalam pemberlakuan teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, asas geen straf zonder schuld, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, tidak mutlak berlaku. Artinya, korporasi tidak selalu harus diminta pertanggungjawabannya dengan terlebih dahulu melihat adanya kesalahan (schuld), tetapi cukup mendasarkan pada adigium res ispa loquitur (fakta sudah bicara sendiri). Adigium ini sesuai dengan realita dalam masyarakat bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh kejahatan korporasi, sangat besar baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi, maupun biaya sosial. Selain itu, yang menjadi koban bukan hanya orang perorangan, melainkan juga masyarakat dan negara.

Teori, doktrin dan adigium diatas pada intinya menjelaskan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Artinya, korporasi sebagai subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana, jika melakukan TPPO. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 13 ayat (1) UUPTPPO bahwa TPPO dianggap dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13 ayat (2) UUPTPPO juga menegaskan bahwa dalam hal TPPO dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Untuk proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan TPPO, maka panggilan terhadap korporasi untuk memberikan keterangan  mutlak diperlukan. Karenanya Pasal 14 UUPTPPO, mengamantkan bahwa pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Jika korporasi terbukti melakukan sutau TPPO, Pasal 15 UUTPPO mengharuskan untuk selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana denda juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Pidana penjara untuk pengurus minumum 3 (tiga) Tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pidana denda bagi pengurus minimum Rp.120.000.000,00 dan maksimum Rp.600.000.000,00.

Untuk korporasi, Pasal 15 UUTPPO memberikan pidana denda minumum Rp.360.000.000,00 dan maksimum Rp.1.800.000.000,00. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: Untuk korporasi dikenakan pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Sedangkan untuk pengurus dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Mengacu pada Pasal 15 UUTPPO, maka model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku TPPO, adalah Pertama, pengurus korporasi sebagai pelaku TPPO, maka pengurus korporasi dan korporasi yang bertanggungjawab. Kedua, korporasi sebagai pelaku TPPO, maka pengurus korporasi dan korporasi yang bertanggungjawab. (Tulisan ini pernah dipublikasikan secara berseri dalam Harian Umum Victory News, tanggal 29 dan 30 Juni 2016).


-------------------------

Penulis: Aktivis PIAR NTT
TRANSLATE:

Berlangganan Artikel/Makalah

blogger_anti_korupsi